admin Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang mengaku memiliki rekaman video terkait pejabat tertentu. Video ini diduga memuat bukti suap dalam kasus Harun Masiku. MAKI mengusulkan agar Hasto menyerahkan video tersebut kepada KPK untuk menyelidiki potensi adanya tindak korupsi.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan pentingnya video tersebut untuk diungkap secara publik atau kepada penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Ini untuk memastikan bahwa video tersebut bukan sekadar ancaman tanpa dasar, melainkan memiliki substansi yang dapat mendukung pengungkapan kasus korupsi, baik yang telah maupun yang mungkin akan terjadi di masa depan.
Boyamin juga menyoroti urgensi video tersebut untuk diserahkan kepada penegak hukum, untuk mencegahnya menjadi isu politis atau alat tawar-menawar. Penyerahan itu diharapkannya sebagai langkah konkret jika video tersebut benar mengandung bukti kuat terkait korupsi.
Di sisi lain, juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengatakan bahwa Hasto memiliki rekaman video yang dapat menimbulkan dampak besar, termasuk soal isu tiga periode masa jabatan Presiden serta skandal yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Guntur menegaskan bahwa video yang dimiliki Hasto juga bisa mempengaruhi persepsi publik tentang keterlibatan beberapa tokoh dalam urusan politik, yang dinilai sangat sensitif dan sarat kepentingan.
Guntur juga menyampaikan bahwa bukti video tersebut diharapkan dapat membuka fakta lebih dalam tentang perencanaan politik dan intervensi hukum yang diduga terjadi selama ini. Potensi dampaknya disebutnya lebih besar daripada skandal yang pernah terjadi di Amerika Serikat, karena diduga menyangkut rekayasa hukum untuk tujuan politik tertentu.