Panitia Haji DPR menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa setelah penetapan pembiayaan haji, mekanisme pelaksanaannya akan dijaga ketat oleh pihaknya. Semua kesepakatan antara panitia dengan pemerintah akan diawasi untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan.
Marwan menekankan pentingnya pengawasan terhadap hak-hak jemaah, termasuk kuota keberangkatan, sistem komputerisasi terpadu (siskohat), dan daftar urut tunggu. Ia menegaskan tidak boleh ada perubahan atau skema lain yang diterapkan tanpa persetujuan.
Selain itu, pengawasan juga akan dilakukan terhadap fasilitas tempat tinggal dan makanan bagi jemaah di Saudi. Marwan menyatakan bahwa pengawasan terhadap kesepakatan tentang jumlah jemaah di setiap kamar dan kualitas makanan akan dilakukan secara ketat. Tantangan diakui cukup berat mengingat jumlah jemaah yang besar.
Marwan juga memberikan apresiasi terhadap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin penyelenggaraan haji tahun ini. Ia menyebut keterlibatan pimpinan DPR sebagai kekuatan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan haji. Marwan menyatakan terima kasih kepada Dasco atas perannya sebagai ketua pengawas haji tahun ini.